Blog

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Bagi Pelaku Kreatif Bidang Desain

sentir

A. Pendahuluan dan Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini tidak jarang kita mendengar atau melihat berbagai fakta tentang kasus perebutan hak kekayaan intelektual. Bahkan dalam sekala kecil, kita turut menumbuh suburkan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Contoh yang paling sederhana dan mudah kita temukan adalah pelanggaran hak cipta atas VCD musik maupun film, beberapa dari masyarakat (bahkan kita sendiri) sudah terbiasa membeli produk VCD bajakan, yang memang secara harga lebih murah jika dibandingkan dengan produk orisinalnya.

Dalam artikelnya di kompasiana.com, Ughude mengungkapkan bahwa Pasar Glodok tidak hanya dikenal sebagai salah satu pusat elektronik, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai pusat penjualan DVD atau VCD bajakan. Menurutnya, Glodok bukan hanya menjadi tempat menjual DVD/VCD bajakan, tapi juga apabila kita masuk ke dalamnya lagi, di situ akan terlihat berapa banyak orang yang ada di dalam sana yang memproduksi DVD/VCD tersebut.[1]

Di era internet sekarang ini, kebiasaan membajak dengan cara mengunduh secara ilegal sebuah hasil karya kekayaan intelektual sudah menjadi kebiasaan yang mudah dilakukan beberapa masyarakat kita. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kebiasaan tersebut ternyata dapat membunuh kreativitas para pemilik hak cipta. Perampasan hak cipta yang berakibat pada perampasan hak ekonomi tersebut menyebabkan mereka merasa enggan untuk berkarya kembali.

Dalam tutorial elektronik tentang hak kekayaan intelektual, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual yang biasa disingkat “HKI” atau akronim “HaKI”, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasikan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.[2] Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Tidak jarang proses melahirkan karya tersebut memerlukan banyak pengorbanan tenaga, waktu, pikiran bahkan biaya yang besar, sehingga karya tersebut bisa memiliki nilai ekonomis jika dipergunakan atau dimanfaatkan. Nilai ekonomis ini adalah hak bagi pemilik HKI. Banyak manfaat yang akan diperoleh dari perlindungan HKI ini, diantaranya jika orang lain yang menginginkan menikmati manfaat ekonomi dari HKI, maka harus mendapatkan izin dari pemiliknya. HKI dilindungi dari penggadaan tanpa izin, pemalsuan, peniruan, atau pengambilan hak.

Menurut Banindro, karya desain grafis pada hakekatnya merupakan buah pikir dari serangkaian proses kreatif setelah melalui beberapa tahap layout secara komprehensif. Karya desain biasanya identik dengan style seseorang dalam menghasilkan karya, yang tidak lain merupakan produk kekayaan intelektual desainer yang patut untuk dilindungi.[3] Faktanya, dalam dunia kreatif desain, khususnya desain komunikasi visual, permasalahan hak cipta dan intelektual juga sama peliknya dibandingkan bidang lainnya. Dalam membangun sebuah karya komunikasi, tidak jarang membutuhkan banyak materi penyusun, yang menuntut keterlibatan beberapa pihak. Hal tersebut membutuhkan kejelasan status HKI terhadap satu bentuk materi penyusun tersebut.

Melihat latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang ada dalam tulisan ini sebagai berikut:

  • Bagaimana keberadaan HKI di Indonesia?
  • Bagaimana keberadaan HKI bagi pelaku kreatif di bidang desain, khususnya Hak Cipta dan Desain Industri?

 

B. Sejarah Perlindungan HKI di Indonesia

Sejak jaman kolonial Belanda, HKI sudah dilindungi di Indonesia. Hal ini bisa ditinjau melalui terbitnya Undang-Undang (UU) HKI tahun 1844, UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910 dan UU Hak Cipta tahun 1912. Kecuali UU Paten, UU produk dari Kolonial Belanda tersebut tetap berlaku pada zaman Jepang dan awal kemerdekaan Republik Indonesia (RI). UU Paten tidak bisa digunakan lagi karena disebutkan bahwa pemeriksaannya harus dilakukan di Belanda).[4]

Pengaturan tentang hak paten dalam negeri dilaksanakan melalui Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.S. 5/41/4 tentang pengajuan sementara permintaan paten dalam negeri. Sedangkan untuk paten luar negeri ditindaklanjuti dengan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17 tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. [5]

UU No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan (UU Merek 1961), merupakan UU Indonesia pertama tentang HKI. Terbitnya UU tersebut berarti telah menggantikan UU HKI tentang pengaturan merek produk Kolonial Belanda yang berlaku sebelumnya. Tanggal 11 November 1961 menjadi awal pemakaian UU tersebut dan dijadikan sebagai dasar penetapan Hari HKI Nasional.[6]

Perubahan dan berbagai revisi telah dilakukan demi memperbaiki sistem perundangan yang dapat menjamin perlindungan HKI. Perubahan-perubahan tersebut juga disebabkan karena sistem perundangan HKI di Indonesia tidak bisa terlepas dari perjanjian internasional, khususnya tentang HKI. Keberadaan HKI dalam hubungan antar manusia dan antar negara termasuk Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Persetujuan internasional menuntut ratifikasi dalam sistem perundangan HKI di Indonesia. Salah satu contoh misalnya pada 10 Mei 1979, pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres.) No. 24 sebagai realisasi ratifikasi Konvensi Paris “Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)”.[7]

Catatan perubahan atau perjalanan sistem perundangan HKI di Indonesia antara lain adalah sebagai berikut:

  • UU No.6 tahun 1982 tentang hak cipta (UU Hak Cipta 1982).
  • No. 34/1986. 23 Juli 1986, Presiden RI membentuk Tim Keppres 34.
  • UU No. 7 tahun 1987 tentang hak cipta (perubahan atas UU No. 12 tahun 1982).
  • No. 32 tahun 1988, pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek (DJ HCPM).
  • UU No. 6 tahun 1989 (UU Paten 1989).
  • UU No. 19 tahun 1992 tentang merek (perubahan atas UU No. 21 tahun 1961).
  • Tahun 1997 , revisi UU HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989, dan UU Merek 1992.[8]

Setelah melalui berbagai perubahan dan revisi, sistem perundangan HKI yang dipakai dan berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

  • UU No. 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
  • UU No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.
  • UU No. 31 tahun 2000 tentang desain industri.
  • UU No. 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.
  • UU No. 14 tahun 2001 tentang paten.
  • UU No. 15 tahun 2001 tentang merek.
  • UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta.[9]

UU tersebut secara otomatis telah menggantikan semua UU sebelumnya sesuai bidang yang diatur, dan telah dituangkan dalam berbagai Peppres dan Peraturan Pemerintah (PP).

Sesuai undang-undang yang telah disebutkan sebelumnya, maka jenis-jenis HKI yang dilindungi di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

  • Hak Cipta (Copyrights)
  • Hak Kekayaan Industri, meliputi:
    • Paten (Patent)
    • Merek (Trademark)
    • Rahasia Dagang (Trade Secrets)
    • Desain Industri (Industrial Design)
    • Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit Layout)
    • Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety)[10].

 

C. Perlindungan HKI Bagi Para Pelaku Kreatif Bidang Desain

Para pelaku kreatif bidang desain khususnya desain komunikasi visual banyak berlindung dalam naungan UU Hak Cipta, Merek dan Desain Industri. Wilayah perlindungan dari masing-masing HKI tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Merek lebih merupakan perlindungan bagi simbol/logo yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa, yang bisa jadi desainnya dirancang oleh seorang pelaku kreatif. Sementara itu, hak cipta meliputi perlindungan pada hasil karya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Merek maupun hak cipta juga berbeda dengan desain industri, desain industri umumnya berkaitan dengan tampilan luar dari suatu barang yang bisa menimbulkan nilai keindahan/estetis. Hal ini jelas berbeda dengan hak cipta karena pada umumnya desain industri dituangkan hanya pada barang atau produk yang memiliki nilai guna industri sekaligus estetis.

Perbedaan tersebut bisa dijelaskan dengan mengambil contoh sebuah kaos Dagadu. Pada satu produk kaos Dagadu bisa mengandung beberapa bentuk perlindungan HKI. Merek “Dagadu” bisa didaftarkan perlindungannya sebagai hak atas merek. Sementara itu, salah satu karya desain kaosnya bisa didaftarkan pada desain industri, yang bisa jadi di dalamnya mengandung karya gambar/ilustrasi yang dilindungi hak ciptanya.

Besarnya keterkaitan para pelaku kreatif bidang desain terhadap hak cipta dan desain industri dari pada terhadap merek (merek lebih memiliki keterkaitan yang besar terhadap pemilik merek dari pada perancangnya) maka kedua HKI tersebut (hak cipta dan desain industri) akan dibahas pada sub bab berikut secara lebih rinci.

 

1. Hak Cipta

Menurut UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak eksklusif ini timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. [11] Hal ini berbeda dengan jenis perlindungan HKI lainnya, yang pada umumnya harus didaftarkan untuk bisa mendapatkan perlindungan oleh negara.

Ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam perlindungan hak cipta. UU Hak Cipta (UU No. 19 tahun 2002) menjelaskan bahwa yang dimaksud pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sedangkan yang dimaksud ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.[12]

Hak cipta bisa dipegang sendiri oleh pencipta sebagai pemilik hak cipta. Namun untuk kebutuhan tertentu hak cipta tersebut bisa dilimpahkan kepada pihak lain sebagai pemegang hak cipta.[13] Pelimpahan ini sering dilakukan untuk kepentingan publikasi dan pencapaian hak ekonomi pencipta, yang prosesnya membutuhkan bantuan pihak lain sebagai penerima hak tersebut. Hak ekonomi yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, misalnya hak menerima royalti penjualan ciptaan.

Pemegang hak cipta tersebut akan memiliki hak eksklusif, yaitu bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.[14] Antara lain membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut, mengimpor dan mengekspor ciptaan, menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan), menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum, menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Selain hak ekonomi, pencipta juga mendapat hak moral, yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh hak moral tersebut misalnya hak atas nama pencipta untuk tetap dicantumkan dalam karya ciptaannya. Nama pencipta ini tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain. Seorang pencipta juga berhak untuk mengubah hasil ciptaannya tersebut. [15]

Sesuai UU No. 19 tahun 2002 ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenisnya; alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.[16]

Pendaftaran ciptaan bukanlah merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Timbulanya perlindungan suatu ciptaan secara otomatis akan dimulai sejak ciptaan tersebut ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Namun, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah lembaga negara yang berhak menyelenggarakan pendaftaran ciptaan.[17] Pendaftaran tersebut akan dicatat dalam daftar umum ciptaan. Pendaftaran hak cipta bisa dilakukan secara langsung melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I di seluruh Indonesia, atau melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar.

Masa berlaku hak cipta atas suatu ciptaan berbeda-beda lamanya sesuai jenis ciptaanya. Hak cipta atas ciptaan buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; arsitektur; ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta; terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.[18] Namun hak cipta atas ciptaan program komputer; sinematografi; fotografi; database; dan karya hasil pengalihwujudan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.[19]

 

2. Desain Industri sebagai Hak Kekayaan Industri

Mengacu pada UU No. 31 tahun 2000 tentang desain industri, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.[20]

Untuk memperoleh perlindungan hak, desain industri harus didaftarkan. Desain industri yang dapat didaftarkan adalah desain yang baru[21], artinya desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan desain industri yang telah ada dan didaftarkan sebelumnya. Disain industri juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.[22]

Seperti halnya hak cipta, hak desain industri juga didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya sesuai ketentuan dalam Undang-undangnya[23]. Namun berbeda dengan hak cipta, hak desain industri mendapat masa perlindungan yang lebih pendek, yaitu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran desain industri[24]. Hal ini dilaksanakan untuk merangsang cepatnya pertumbuhan dan kreasi di bidang desain industri, serta menghindari terjadinya berbagai monopoli oleh pihak-pihak tertentu secara berlebihan.

D. Kesimpulan

Pemerintah melalui jajaran departemen dan sistem perundangan terus membenahi upaya perlindungan HKI. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi jaminan dan pemenuhan atas hak ekonomi dan hak moral yang seharusnya juga dapat dirasakan oleh para pelaku yang melahirkan karya kekayaan intelektualnya. Upaya pemerintah tersebut tentunya menjadi angin segar bagi insan kreatif di bidang desain untuk terus bergiat dalam karya-karya kreatifnya. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk terus mendukung upaya tersebut, baik sebagai pelaku HKI maupun masyarakat penikmat hasil karya HKI tersebut.

Karena peliknya persoalan HKI di bidang kreatif desain, kesadaran dan pemahaman tentang sistem perundangan HKI mutlak kita dibutuhkan sebagai pelaku kreatif. Pengetahuan akan HKI ini akan membebaskan dan menjauhkan kita dari persoalan dalam kasus hukum HKI. Pengetahuan ini juga akan menguntungkan kita yang ingin mendapatkan penghargaan atas karya desain kreatif yang kita ciptakan, baik perhargaan secara ekonomi maupun moral, yang pada akhirnya akan berdampak pada membaiknya kualitas kita sebagai desainer kreatif.
Oleh Eric Eryanto (c)2015

Daftar Pustaka

Aprilia, Gayatri, “Hak Kekayaan Intelektual: Jenis-jenis dan Pengaturannya”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2007.

Banindro, S.  Baskoro, “Wacana Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Penciptaan Karya Desain Grafis”, Nirmana Vol. 4, No. 2, Juli 2002,  pp.118 – 130.

DJHKI, “E-Tutorial HKI: Pengertian Hak Kekayaan Intelektual”, http://119.252.161.174/?p=157, diakses 15 Januari 2015.

DJHKI, “Desain Industri dan DTLST”, http://e-tutorial.dgip.go.id/wp-content/uploads/brosur/leaflet_desain_industri.pdf, diakses 15 Januari 2015.

DJHKI, “Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia”, http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah, diakses 14 Januari 2015.

Puspitasari, Dewi, Chandra, “Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual”, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/PENDAFTARAN%20HKI-MAKALAH%20PPM%20Imogiri_0.pdf, diakses 15 Januari 2015

Ughude, Alter, “Pasar Glodok : Penjualan DVD/VCD Bajakan Masih Tinggi”, http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/04/02/pasar-glodok-penjualan-dvdvcd-bajakan-masih-tinggi-646050.html, diakses 15 Januari 2015.

 

Naskah Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Catatan Kaki:

[1] Ughude, Alter, “Pasar Glodok: Penjualan DVD/VCD Bajakan Masih Tinggi”, http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/04/02/pasar-glodok-penjualan-dvdvcd-bajakan-masih-tinggi-646050.html, diakses 15 Januari 2015.

[2] DJHKI, “E-Tutorial HKI: Pengertian Hak Kakayaan Intelektual”, http://119.252.161.174/? p=157,  diakses 15 Januari 2015.

[3] Banindro, S.  Baskoro, “Wacana Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Penciptaan Karya Desain Grafis”, Nirmana Vol. 4, No. 2, Juli 2002,  p.118.

[4] DJHKI, “Sekilas Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia”, http://www.dgip.go.id/tentang-kami/sekilas-sejarah, Diakses 14 Januari 2015.

[5] Ibid.,

[6] Ibid.,

[7] Ibid.,

[8] Ibid.,

[9] Aprilia, Gayatri, “Hak Kekayaan Intelektual: Jenis-jenis dan Pengaturannya”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2007, p.3.

[10] Ibid.,

[11] UU No. 19 tahun 2002, pasal 2.

[12] Ibid., pasal 1.

[13] Ibid., pasal 3.

[14] Ibid., pasal 49.

[15] Ibid., pasal 24.

[16] Ibid., pasal 12.

[17] Ibid., pasal 35.

[18] Ibid., pasal 29.

[19] Ibid., pasal 30.

[20] UU No. 31 tahun 2000, pasal 1.

[21] Ibid., pasal 2.

[22] Ibid., pasal 4.

[23] Ibid., pasal 11.

[24] Ibid., pasal 5.

Leave a Reply

53 − 51 =

www.ericdesign-jogja.com