Selasa, 14 September 2010 - 14:09:20 WIB
Wafatnya Joni, Refleksi Bagi Aksesibilitas di Indonesia
Diposting oleh : Fransiskus Agung Setyawan
Kategori: Uncategori3 - Dibaca: 2431 kali

Acara open house yang diadakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari pertama Lebaran (10/9/2010) di Istana Negara berakhir tragis. Di tengah-tengah masyarakat yang berdesak-desakkan ingin bersilaturahim dengan presiden, seorang tunanetra meninggal dunia di pintu gerbang masuk Istana Negara yang berbatasan dengan Jalan Majapahit.

Pria malang yang bernama Jhony Malela itu, meregang nyawa sekitar pukul 15.15. Penyebab kematiannya terus berkembang. Awalnya dikatakan Jhony meninggal lemas dan kekurangan oksigen, setelah sempat jatuh dan terinjak. Pihak istana menyebut kelelahan dan serangan jantung sebagai alasan. Sedangkan pihak RSCM menegaskan tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik pada tubuh Jhony.

Jhony bukan satu-satunya orang yang cacat, ada orang banyak lainnya serupa dengan almarhum. Begitu juga dengan orang-orang lanjut usia dan anak-anak. Rasa lelah pun dirasakan ribuan masyarakat yang sejak pagi sudah berdatangan ke Istana Negara. Belasan wanita dikabarkan pingsan karena lemas dan berdesak-desakan di tengah terik matahari.

Apapun alasan kematian Jhony, insiden ini jelas menggambarkan bagaimana orang-orang cacat seperti Jhony tidak mendapat aksesibitas yang memadahi. Seperti yang ditegaskan pihak istana bahwa tidak ada prosedur pemisahan antara orang normal dengan orang cacat saat mengantri bersilaturahim. Prosedur diklaim telah benar karena tetap ada banyak petugas yang mengaturnya.

Hak-hak Penyandang Cacat

Sikap istana ini semakin menguatkan bahwa di negara ini belum ada tempat yang nyaman untuk para penyadang cacat dan juga orang jompo. Padahal, dalam peraturan sangat tegas dikatakan bahwa negara memberi jaminan atas hak dan kewajiban mereka. Sungguh ironis, Istana Negara sebagai salah satu simbol negara malah menjadi tempat matinya aksesibilitas.

PBB memberi perhatian bagi aksesibilitas orang cacat dengan menetapkan setiap tanggal 3 Desember sebagai Hari Penyandang Cacat Internasional berdasarkan Resolusi PBB no 47 tahun 1992. Hukum internasional untuk pemberi akses kepada penyandang cacat terdapat dalam Resolusi PBB tanggal 20 Desember 1993, artikel 19.

Dari sana, semua daerah di pelosok dunia, termasuk di Indonesia, didorong untuk memberikan aksesibilitas. Artinya menyediakan lingkungan yang memberi kebebasan dan keamanan yang penuh terhadap semua orang tanpa adanya hambatan. Aksesibilitas juga berguna buat orang lanjut usia, semua orang yang menderita cacat, ibu hamil, anak-anak, orang yang mengangkat beban berat, dan sebagainya.

Indonesia menyambutnya secara positif dengan menetapkan Undang-undang Indonesia No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Di sana dituliskan penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/ atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari (a) penyandang cacat fisik; (b) penyandang cacat mental; dan (c) penyandang cacat fisik dan mental.

Di dalam UU tersebut ditegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Mereka juga mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pada pasal 6 dijelaskan bahwa  setiap penyandang cacat berhak memperoleh : (1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai jenis dan derajat kecacatan , pendidikan, dan kemampuannya;

(3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya; (4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; (5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan (6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Standar Aksesibilitas

Masalah aksesibilitas ternyata mendapat perhatian penuh dari Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO). Pada Hari Standar Dunia 2010, yang jatuh pada tanggal 14 Oktober, ISO mengangkat tema tentang standar aksesibilitas. Presiden ISO Dr. Alan Morrison, Presiden International Electrotechnical Commission (IEC) Jacques Rgis dan Sekretaris Jenderal International Telecommunication Union (ITU) Dr. Hamadoun Tour memberikan catatannya di ISO Fokus (Vol 1, No.7, July-August 2010).

Menurut mereka saat ini setidaknya ada 650 juta orang secara global dipengaruhi oleh beberapa jenis kecacatan; seperempat dari semua warga negara di negara-negara maju berumur 60 atau lebih tua dan, di tahun 2050, sebagian besar negara berkembang akan terperangkap dalam masalah aksesibilitas.

Aksesibilitas menuntut akses yang sama untuk masuk ke lingkup sosial, kehidupan politik dan ekonomi. Standar internasional ingin memberikan kepada produsen dan penyedia layanan bagaimana merancang produk yang dapat diakses oleh semua orang.

Dengan demikian, aksesibilitas adalah masalah serius yang mendapat perhatian dunia. Tidak main-main, PBB dan organisasi standar internasional pun turut mendorong setiap penyelenggara pemerintahan untuk memberikan aksesibilitas bagi semua warga negaranya. Tidak sekadar teori, Indonesia menanggapinya dengan membuat UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Sekali lagi, kalau kita berkaca pada acuan di atas, insiden di Istana ini sangat memalukan. Bahkan ada kesan, pihak istana membela diri dengan kejadian yang berujung pada hilangnya nyawa Jhony. Mari kita jadikan insiden ini sebagai refleksi negara ini bagaimana dalam menyediakan aksesibilitas bagi warga negaranya. Sehingga insiden serupa tidak lagi terulang.

sumber : http://sosbud.kompasiana.com/2010/09/14/wafatnya-jhony-refleksi-bagi-aksesibilitas-di-indonesia/




Baca juga artikel berikut:


 
  Facebook  
  10 Komentar  
  Google+